Pemkab Lombok Timur Pangkas DAK Rp 73 Miliar, Proyek Jalan dan Irigasi Terdampak

Pemkab Lombok Timur melakukan pemangkasan DAK sebesar Rp 73 miliar, berdampak pada proyek jalan dan irigasi.

BeritaLotim, Lombok Timur - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur menghadapi tantangan besar setelah anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) mereka dipangkas sebesar Rp 73 miliar. Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menjaga stabilitas keuangan negara.

Pemangkasan DAK tersebut secara resmi tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (Kepmenkeu) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi belanja negara yang dianggap kurang prioritas, termasuk beberapa proyek di daerah.

Dampaknya, sejumlah proyek vital seperti pembangunan jalan dan irigasi di Lombok Timur ikut terimbas. Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut memangkas anggaran infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat.

"Sesuai Kepmenkeu 29 Tahun 2025, Lombok Timur terkena pemangkasan sebesar Rp 73 miliar. Komponen yang paling terdampak adalah infrastruktur, terutama jalan dan irigasi," ungkap Juaini setelah menghadiri sidang paripurna di DPRD Lombok Timur pada Senin (17/2/2025).

Meski demikian, Juaini memastikan bahwa proyek-proyek prioritas tersebut tetap akan dilanjutkan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan irigasi, merupakan program utama pemerintah daerah yang tidak bisa begitu saja dihentikan.

Sebagai solusi, Pemkab Lombok Timur akan melakukan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Langkah ini bertujuan untuk mengalokasikan kembali dana yang ada demi mendukung proyek-proyek penting.

Dari hasil efisiensi tersebut, Pemkab Lombok Timur berhasil mengumpulkan anggaran sebesar Rp 30 miliar. Dana ini rencananya akan difokuskan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang sempat tertunda akibat pemangkasan DAK.

Juaini mengungkapkan bahwa sumber dana tersebut diperoleh dari pemangkasan anggaran perjalanan dinas (perdin) dan kendaraan dinas (randin) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta anggota DPRD Lombok Timur. Kebijakan ini melibatkan pemotongan anggaran sekitar 20 persen dari masing-masing pos.

"Sebagai contoh, perjalanan dinas yang biasanya dilakukan lima kali dalam setahun, kini kami kurangi menjadi tiga kali. Ini bagian dari komitmen kami untuk menjaga pembangunan tetap berjalan," jelas Juaini.

Lebih lanjut, Juaini menegaskan bahwa efisiensi ini tidak akan mengganggu pelayanan publik. Ia memastikan bahwa meskipun anggaran diperketat, pelayanan kepada masyarakat akan tetap menjadi prioritas utama.

Para pejabat dan anggota DPRD Lombok Timur juga telah sepakat dengan kebijakan ini. Mereka memahami pentingnya menjaga kelangsungan proyek-proyek vital demi kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat Lombok Timur diharapkan tetap bersabar dan mendukung kebijakan pemerintah daerah ini. Juaini meyakini bahwa dengan kerja sama semua pihak, pembangunan infrastruktur akan tetap berjalan meskipun anggaran terbatas.

Di sisi lain, Pemkab Lombok Timur juga berencana untuk mencari sumber pendanaan alternatif. Mereka tengah mengkaji kemungkinan mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat maupun melalui program kerja sama dengan pihak swasta.

Juaini optimis bahwa dengan strategi yang matang, Lombok Timur akan mampu melewati masa sulit ini. Ia berharap agar semua elemen masyarakat tetap solid dan mendukung kebijakan pemerintah demi kemajuan daerah.

Langkah-langkah efisiensi ini menjadi bukti bahwa Pemkab Lombok Timur serius dalam menjaga keseimbangan antara penghematan anggaran dan kelangsungan pembangunan.

"Kami tidak akan tinggal diam. Infrastruktur jalan dan irigasi adalah kebutuhan dasar masyarakat. Kami akan berjuang agar proyek-proyek ini tetap terealisasi meskipun anggaran dipangkas," tegas Juaini.

Sebagaimana dikutip dari detik.com, kebijakan pemangkasan DAK ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi setiap daerah. Namun, Lombok Timur berkomitmen untuk terus melangkah maju dengan memaksimalkan anggaran yang ada demi pembangunan daerah.